Makassar_Apollotimes.news_Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah agar berjalan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Karebosi Premier Hotel Makassar, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, S.Kep., Ns., M.Kep, bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar. Forum tersebut menjadi sarana memperkuat sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Rezeki Nur menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, setiap program yang dijalankan pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat nyata serta menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan masukan, kritik yang membangun, serta berbagai gagasan inovatif sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.

Materi selanjutnya disampaikan oleh narasumber kedua, Andi Dewi Ratnasari, yang mengulas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu, narasumber ketiga, Andi Suriyani, S.Kep., Ns., M.Kes, memaparkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi pelaksanaan program pemerintah. Ia menekankan bahwa kualitas aparatur dan koordinasi yang baik akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Jalannya diskusi dipandu oleh moderator Sulfianti Tahrir, S.Pd, yang mampu menciptakan suasana dialog yang komunikatif dan interaktif. Berbagai materi disampaikan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh seluruh peserta yang hadir.

Sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat, panitia menyediakan dua sesi tanya jawab. Kesempatan tersebut dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, masukan, hingga pengalaman terkait implementasi program pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan keluarga.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Diskusi yang dinamis mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin erat antara DPRD Kota Makassar, DPPKB Kota Makassar, serta masyarakat. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan mampu mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.