Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen nyata dalam membangun wilayah kepulauan, khususnya dalam hal infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap warga pulau tidak boleh hanya sebatas janji politik.

Ismail mengungkapkan kondisi sekolah di kepulauan sangat memprihatinkan. Atap bangunan bocor saat hujan, dan tidak tersedia tempat berteduh yang layak bagi siswa. Ia menilai situasi ini harus segera diperbaiki sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah pulau yang berdampak pada kehidupan warga. Ia menilai ketimpangan pelayanan dasar antara daratan dan kepulauan harus segera diatasi agar tidak menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar.

Menurutnya, anak-anak di pulau berhak mendapat pendidikan berkualitas seperti halnya anak-anak di kota. Ia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam perencanaan kebijakan, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan geografis.

Ismail juga mendorong kolaborasi lintas instansi, mulai dari camat hingga SKPD, agar aspirasi warga pulau ditanggapi secara cepat dan konkret. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada rencana tanpa realisasi yang jelas.

Meski mengapresiasi rencana pengadaan kapal lintas pulau oleh Pemkot Makassar, ia berharap kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai wacana. Menurutnya, warga kepulauan berhak menikmati hasil pembangunan secara adil, sama seperti warga Makassar lainnya. (*)