Apollotimes.news_ Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya memperkuat regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat daya saing pelaku usaha di daerah.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutannya, Munafri menuturkan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjadikan kebijakan belanja daerah sebagai instrumen nyata dalam memperkuat perekonomian lokal.
“Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota mengalokasikan 50 persen dari total belanja daerah untuk produk lokal, dan separuh dari jumlah tersebut akan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Dari sekitar Rp3 triliun total belanja pemerintah, kami ingin memastikan separuhnya benar-benar dinikmati oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Mantan CEO PSM Makassar itu menilai, peran pemerintah penting sebagai penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis yang dibangun tanpa standar yang jelas.
“Banyak investor membangun tanpa regulasi baku. Ini yang kami ingin dudukkan bersama agar ada kesepahaman, sehingga tidak menimbulkan masalah seperti kredit macet ke depan,” jelasnya.
Munafri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan LKPP agar penggunaan anggaran daerah tetap sesuai tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat.
“Kami terus meminta arahan agar penggunaan APBD tidak menyimpang dan benar-benar berpihak pada masyarakat,” tambah politisi Golkar itu.
Dengan jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa, Makassar disebutnya memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi di kawasan Indonesia Timur, terutama di sektor perdagangan barang dan jasa.
Ia menyebut sejak 2019, seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Makassar telah dilakukan secara elektronik. Kota ini bahkan menempati peringkat kedua nasional dalam transaksi e-procurement dengan nilai mencapai Rp645 miliar.
“Kami sudah 100 persen menggunakan sistem pengadaan elektronik. Ini bukti komitmen kami terhadap transparansi dan efisiensi,” tutur Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak hanya fokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada program jangka panjang yang memperkuat daya beli masyarakat, seperti perbaikan distribusi air minum dan inkubator bisnis UMKM.
Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk memiliki sertifikasi higienitas, terutama di sektor makanan dan minuman, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar menuju ekspor.
“Ketika produk kita mampu menembus pasar ekspor, berarti tata kelola sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” katanya.
Munafri menutup sambutannya dengan mengingatkan pelaku usaha agar tidak sekadar mengikuti tren, melainkan mampu membaca arah ekonomi dan potensi lokal secara bijak. Melalui kebijakan berbasis regulasi kuat, Pemkot Makassar bertekad membangun ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
“Fokus pada belanja lokal, pemberdayaan UMKM, dan tata kelola pengadaan yang akuntabel menjadi pilar utama menuju Makassar yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad, perwakilan LKPP RI, serta para pelaku UMKM Kota Makassar.
