Makassar_Apollotimes.News_Anggota DPRD Kota Makassar, H. Syaiful, bersama jajaran Kelurahan Kaluku Bodoa, mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XII. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat daerah.

Agenda pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, bertempat di Hotel Grand Palace, Jalan Tentara Pelajar Nomor 50, Kota Makassar. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang dialog antara unsur legislatif, pemerintah kelurahan, serta masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut akan menghadirkan dua orang narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang pemerintahan daerah. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.

Sebanyak 100 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan pengawasan tersebut. Kehadiran masyarakat menjadi elemen penting karena pengawasan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik.

H. Syaiful menempatkan kegiatan pengawasan sebagai salah satu sarana untuk menyerap berbagai aspirasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah juga memiliki posisi strategis dalam memastikan program yang dirancang dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, pengawasan diharapkan mampu mendorong penggunaan anggaran secara tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan Angkatan XII ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat di wilayah Kelurahan Kaluku Bodoa. Interaksi langsung dinilai penting agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara terbuka.

Melalui forum tersebut, peserta juga diharapkan tidak sekadar menerima informasi, tetapi turut aktif menyampaikan pandangan, kritik, dan saran terkait penyelenggaraan pemerintahan. Dialog yang terbuka dapat menjadi pijakan dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan melibatkan berbagai unsur dalam satu forum, pelaksanaan pengawasan diharapkan menghasilkan pemahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif. Aspirasi masyarakat pun dapat menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan di tingkat daerah.

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XII diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengawasan, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan mendorong pemerintahan Kota Makassar yang semakin terbuka serta berpihak pada kepentingan publik.