MAKASSAR —Apollotimes.news_ Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Udin Shaputra Malik, bersama Dinas Sosial Kota Makassar terus mematangkan persiapan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX (Sembilan).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 September 2026, bertempat di Makassar GOLDEN Hotel. Agenda ini dipersiapkan sebagai ruang pertemuan antara unsur legislatif, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak dua narasumber akan dihadirkan untuk memberikan pemaparan serta perspektif mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memperkaya pembahasan dan memberikan pemahaman kepada para peserta.
Sementara itu, jumlah peserta yang dijadwalkan mengikuti kegiatan pengawasan mencapai 100 orang. Para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk menyimak materi sekaligus memahami pentingnya pengawasan dalam mendukung jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kolaborasi antara DPRD Kota Makassar dan Dinas Sosial Kota Makassar menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan agenda tersebut. Sinergi kedua unsur pemerintahan ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi serta koordinasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi DPRD, fungsi pengawasan merupakan bagian penting dari tanggung jawab kelembagaan. Melalui kegiatan seperti ini, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dibahas secara terbuka dengan mengedepankan kepentingan publik.
Kegiatan Angkatan IX ini juga diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Lebih dari itu, forum pengawasan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama mengenai pentingnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan melibatkan narasumber dan peserta dari berbagai unsur, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah. Aspirasi dan masukan yang muncul dalam forum juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Persiapan yang dilakukan menjelang pelaksanaan kegiatan menjadi langkah awal untuk memastikan agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX berjalan tertib dan memberikan manfaat nyata. Melalui pengawasan yang kuat dan partisipatif, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar.
