MAKASSAR — Apollotimes.News_Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X (Sepuluh) mulai dimatangkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Udin Shaputra Malik, bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Agenda pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi kontrol legislatif terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 10 September 2026. Kegiatan tersebut akan digelar di Makassar GOLDEN Hotel.

Sebanyak dua narasumber dijadwalkan hadir dalam agenda tersebut. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada peserta mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain menghadirkan narasumber, kegiatan pengawasan ini juga akan diikuti sebanyak 100 peserta. Forum tersebut diharapkan berlangsung interaktif sehingga peserta dapat memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pandangan maupun masukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Kolaborasi antara dr. Udin Shaputra Malik dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menjadi bagian penting dalam persiapan kegiatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pengawasan yang konstruktif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fungsi pengawasan DPRD memiliki posisi strategis dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat keterlibatan masyarakat.

Melalui forum Angkatan X ini, berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat tersampaikan secara terbuka. Dialog antara peserta dan narasumber juga menjadi momentum untuk memperluas pemahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Persiapan kegiatan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda dapat berjalan secara tertib dan maksimal. Kehadiran 100 peserta diharapkan membuat forum semakin hidup dengan pertukaran gagasan yang konstruktif.

Dengan terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik.