MAKASSAR — Apollotimes.News_Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI (Sebelas) digelar pada Rabu, 9 September 2026, di Travellers Hotel Phinisi Lantai 02, Jalan Lamadukelleng Buntu No. 59, Kota Makassar. Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S. Inf, bersama Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, S. STP, serta Firmansyah A Malik sebagai narasumber.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan diarahkan pada pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengawasan juga dipandang sebagai bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S. Inf, menyampaikan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi penting DPRD dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurutnya, proses pengawasan tidak hanya berorientasi pada evaluasi, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. “Pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi hal yang penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan pemerintah. “Kami ingin pengawasan ini menjadi ruang komunikasi yang terbuka, sehingga berbagai masukan dan persoalan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata A. Odhika.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, S. STP, menjelaskan bahwa pelaksanaan program di bidang sosial membutuhkan koordinasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan agar berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan sosial dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui program-program yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan,” ungkapnya.

I Nyoman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program sosial. “Pengawasan dan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting bagi kami untuk melakukan perbaikan dan memastikan pelayanan sosial dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang nyata,” tuturnya.

Narasumber lainnya, Firmansyah A Malik, turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan akan lebih efektif apabila masyarakat memahami hak, kewajiban, serta ruang partisipasi yang tersedia dalam proses pemerintahan. “Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pemerintahan daerah bekerja agar dapat ikut memberikan masukan dan melakukan pengawasan secara konstruktif,” jelasnya.

Firmansyah menambahkan bahwa partisipasi publik dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. “Ketika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik, berbagai persoalan dapat lebih cepat diketahui dan dicarikan solusi bersama,” katanya.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Kaharuddin tersebut berlangsung dengan suasana interaktif. Peserta mengikuti pemaparan para narasumber dan mendapatkan kesempatan untuk memperdalam materi melalui sesi diskusi. Berbagai aspek mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, pelayanan sosial, serta pentingnya pengawasan menjadi bagian dari pembahasan selama kegiatan berlangsung.

Di penghujung acara, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Salah satu peserta mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memastikan program pemerintah daerah benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan serta mekanisme apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Peserta lainnya menanyakan mengenai bentuk koordinasi yang dapat dilakukan masyarakat dengan pemerintah daerah dan DPRD apabila menemukan persoalan dalam pelayanan publik. Pertanyaan tersebut kemudian menjadi bagian dari diskusi penutup yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, komunikasi dua arah, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2026.