MAKASSAR –Apollotimes.news_ Direktur RSUD Kota Makassar, dr. A. Any Muliany Mahyuddin, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Tri Sulkarnain Ahmad.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 22 Juli 2026, di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16, PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pemaparannya, dr. A. Any Muliany Mahyuddin menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, terus mengalami peningkatan kualitas dari waktu ke waktu.

Menurutnya, rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan layanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Tri Sulkarnain Ahmad, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan tidak hanya menjadi amanat konstitusi, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Melalui forum tersebut, berbagai masukan dan pandangan peserta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan yang aktif menyampaikan pertanyaan, gagasan, serta harapan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang terbuka, profesional, dan berintegritas melalui kolaborasi yang erat antara eksekutif, legislatif, serta masyarakat.

Diharapkan, hasil dari forum pengawasan tersebut dapat memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang semakin inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.