Makassar — Apollotimes.News_Anggota DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, S.Kep., NS., M.Kep., bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar mematangkan persiapan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XII.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan perangkat daerah.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XII dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 September 2026, bertempat di Karebosi Premier Hotel, Kota Makassar.
Dalam persiapan kegiatan tersebut, Rezeki Nur akan bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam lingkup sektor kesehatan.
Kegiatan ini akan menghadirkan dua narasumber yang diharapkan dapat memberikan pemaparan serta wawasan kepada para peserta mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berbagai isu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebanyak 100 peserta dijadwalkan hadir dalam kegiatan pengawasan tersebut. Kehadiran peserta diharapkan dapat menciptakan suasana diskusi yang aktif serta membuka ruang pertukaran gagasan mengenai kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, fungsi pengawasan DPRD diharapkan dapat berjalan secara optimal dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan penyampaian aspirasi yang konstruktif.
Kolaborasi bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan melibatkan narasumber dan peserta dari berbagai unsur, kegiatan Angkatan XII ini diharapkan mampu menghasilkan gagasan dan masukan yang konstruktif sebagai bagian dari penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar.
