Makassar - Apollotimes.news - Penghentian dan penonaktifan beberapa Ketua RT/RW di Kota Makassar menjelang Pilkada serentak 2024 semakin menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan masyarakat.
Banyak anggota RT/RW yang menyatakan bahwa mereka diberhentikan dari jabatan mereka tanpa alasan yang jelas oleh pemerintah selama masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
Berdasarkan hal tersebut, sejumlah RT/RW dari berbagai kelurahan mengunjungi Kantor DPRD Kota Makassar pada hari Kamis, 26 September 2024.
Mereka hadir untuk menyampaikan harapan kepada perwakilan rakyat. Harapan yang diungkapkan berkaitan dengan pemecatan RT/RW yang dilakukan secara tiba-tiba menjelang Pilkada.
Salah satu Ketua RT di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Rusly, menyatakan bahwa penggantian Ketua RT/RW harus dilakukan melalui musyawarah.
Selain itu, warga juga dapat mengajukan usulan untuk pemberhentian disertai bukti-bukti jika Ketua RT dan RW melakukan pelanggaran.
"Oleh karena itu, kami bersama para Ketua RT dan RW dari berbagai Kelurahan mendatangi Kantor DPRD untuk melaporkan kasus ini," kata Rusly.
Ketua RT/RW tersebut diterima secara langsung oleh Supratman, Ketua sementara DPRD Makassar, bersama dengan anggota DPRD lainnya di Ruang Banggar.
Setelah mendengarkan aspirasi, Supratman menyatakan bahwa laporan yang diterima dari beberapa RT/RW perlu dipertanyakan dan harus diklarifikasi oleh pemerintah kota.
Dia merasa cemas bahwa pemecatan yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, memiliki agenda politik, terutama menjelang Pemilihan Wali Kota Makassar.
“Mereka mengajukan pertanyaan mengenai pemecatan atau penonaktifan RT RW menjelang Pemilihan Kepala Daerah.” "Kami sangat memerlukan penjelasan dari pemerintah kota mengenai situasi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik dari Lurah maupun Camat, mengapa tindakan ini diambil menjelang Pilkada?" katanya.
Walaupun begitu, mereka akan merencanakan untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan melibatkan perwakilan RT/RW, Lurah, dan Camat guna memahami situasi yang sebenarnya.
"Karena hingga saat ini AKD belum sepenuhnya terbentuk, kami pasti akan melibatkan semua Fraksi di DPRD Makassar untuk hadir bersama," tegasnya. (*)
