Apollotimes.news - Pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah untuk turut berkontribusi dalam menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yakni Makan Bergizi Gratis. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis, dengan melibatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa kontribusi dari berbagai pemerintah daerah telah mencapai Rp5 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini. “Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang 2,3 triliun rupiah,” ungkap Tito usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Dari total Rp5 triliun, Tito menjelaskan bahwa Rp2,3 triliun berasal dari pemerintah kabupaten/kota, sedangkan Rp2,5 triliun berasal dari pemerintah provinsi. Penyelenggaraan program ini nantinya akan menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing wilayah untuk mengimplementasikannya. Tito berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat keberhasilan program tersebut.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar turut menyatakan dukungannya terhadap program ini. Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, menegaskan kesiapannya apabila pemerintah pusat meminta daerah untuk patungan membiayai operasional program tersebut. Pemkot Makassar akan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) demi mendukung implementasi program ini. “Kami sudah cek, dan kami punya alokasi BTT. Selama ada surat edaran yang memperbolehkan penggunaannya, kami siap mengalokasikan dana tersebut demi kesuksesan program ini,” ujar Danny pada Senin (20/1/2025).
Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah seperti Makassar, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Inisiatif ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan gizi.
