Makassar_Apollotimes.news_Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VI (Enam) berlangsung di Ballroom Hotel MaxOne Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 5, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, S.H., bersama Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar sebagai upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, S.H., menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD dalam memastikan seluruh program pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Imam Musakkar juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah. "Pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat sasaran," ujarnya. Ia menambahkan, "Setiap masukan dan laporan dari masyarakat merupakan bahan evaluasi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah."

Narasumber kedua, Inyoman Aria Purnabhawa, S.STP., M.Si., dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar, memaparkan bahwa pengawasan yang efektif akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Ia menjelaskan bahwa setiap program sosial harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Dalam pemaparannya, Inyoman Aria Purnabhawa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. "Transparansi dalam pelaksanaan program sosial menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat," katanya. Ia juga menyampaikan, "Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah."

Materi berikutnya disampaikan oleh Ahmad Nunung Praktis Andi Sidratullah Syurahmat yang memberikan penguatan mengenai pentingnya membangun budaya pengawasan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Jalannya kegiatan dipandu oleh moderator Ahmad Nunung Praktis Andi Sidratullah Syurahmat yang mengarahkan jalannya diskusi secara interaktif. Moderator memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai persoalan yang ditemui di lingkungan masing-masing terkait pelaksanaan program pemerintah daerah.

Memasuki sesi diskusi, seorang peserta mempertanyakan mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Peserta tersebut juga menanyakan bagaimana pemerintah daerah memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Peserta lainnya mengajukan pertanyaan mengenai langkah pemerintah dalam meningkatkan transparansi informasi terkait pelaksanaan program sosial serta bagaimana koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah dilakukan agar hasil pengawasan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, para narasumber menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian aspirasi maupun laporan. Selain itu, DPRD bersama perangkat daerah akan terus memperkuat fungsi pengawasan melalui evaluasi berkala, koordinasi lintas sektor, serta mendorong keterbukaan informasi agar setiap program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VI (Enam) ini, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin meningkat. Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Makassar.