Makassar - Apollotimes.News_ 29 Juni 2026 — Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, S.H., bersama Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan V (Lima) pada Senin (29/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel MaxOne Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 5, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan.

Acara dibuka secara resmi dengan dipandu oleh moderator Wahyudi yang mengajak seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara aktif. Dalam pengantarnya, ia menegaskan bahwa forum pengawasan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang dialog untuk menghimpun masukan yang konstruktif demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai narasumber pertama, Imam Musakkar, S.H. menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan secara konsisten demi memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang strategis yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Imam Musakkar juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawal jalannya program pemerintah daerah. "Pengawasan akan semakin efektif apabila masyarakat ikut menyampaikan masukan, kritik, maupun saran secara objektif," ujarnya. Ia juga menambahkan, "DPRD berkomitmen memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan publik."

Narasumber kedua, Achi Soleman, S.Sos., M.Si. dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Makassar menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari penguatan layanan pendidikan hingga upaya peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Ia menilai pengawasan yang dilakukan DPRD menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program pendidikan.

Lebih lanjut, Achi Soleman menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat merupakan faktor utama dalam menciptakan layanan pendidikan yang semakin berkualitas. "Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar setiap program pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan," katanya. Ia juga menambahkan, "Masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan untuk terus melakukan perbaikan layanan."

Sebagai narasumber ketiga, Ahmad Nunung selaku praktisi memberikan pandangan mengenai pentingnya membangun budaya pengawasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara transparan dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Ahmad Nunung menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya di lapangan. "Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel," ungkapnya. Ia juga mengatakan, "Setiap masukan yang disampaikan masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah."

Memasuki penghujung kegiatan, moderator membuka sesi tanya jawab yang disambut antusias oleh peserta. Salah seorang peserta mempertanyakan, "Bagaimana mekanisme masyarakat dalam menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program pendidikan di lapangan?" Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun laporan melalui saluran resmi pemerintah daerah ataupun kepada DPRD agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta lainnya kemudian mengajukan pertanyaan, "Apa langkah pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara merata?" Para narasumber menjelaskan bahwa evaluasi berkala, pengawasan legislatif, serta keterlibatan masyarakat menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan V (Lima) berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan. Melalui forum tersebut diharapkan terjalin komunikasi yang semakin baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.