Makassar – Apollotimes.news_Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, S.H., bersama Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 30 Juni 2026, bertempat di Ballroom Hotel MaxOne Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 5, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih untuk mendukung kelancaran agenda sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta.
Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang strategis dalam membangun sinergi antara unsur legislatif dan perangkat daerah, khususnya Dinas Sosial, guna memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan regulasi, sasaran, serta kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, panitia akan menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan dan pengawasan. Kehadiran para narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan wawasan, pemahaman, serta penguatan terhadap pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga akan melibatkan sekitar 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Kehadiran peserta menjadi bagian penting dalam mendorong keterlibatan publik sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Imam Musakkar menilai bahwa fungsi pengawasan bukan sekadar menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Melalui forum ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, sehingga tercipta budaya partisipatif dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Sinergi antara DPRD Kota Makassar dan Dinas Sosial menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar berjalan secara efisien dan tepat sasaran.
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VI juga menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai masukan dan aspirasi dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, pengawasan yang dilakukan mampu melahirkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
