Makassar, - Apollotimes.news - 9 November 2024 – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menggelar rapat penting untuk melanjutkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu ini menjadi forum strategis untuk mendengarkan paparan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait prioritas dan alokasi anggaran yang direncanakan untuk tahun depan.

Dalam rapat ini, setiap OPD menyampaikan rencana kerja mereka yang meliputi proyeksi penerimaan dan rencana belanja daerah. Paparan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif kepada Banggar mengenai kebutuhan dan prioritas masing-masing OPD sehingga keputusan anggaran dapat disusun secara optimal. Proses ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Makassar untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang efektif, transparan, dan sesuai dengan visi pembangunan kota.

Dipimpin oleh Koordinator Banggar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, rapat berlangsung dalam suasana produktif. Pendampingan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Andi Zulkifli, turut memberikan arahan teknis dalam penyesuaian rencana anggaran dengan target pembangunan daerah. Sinergi antara DPRD dan OPD diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat melalui program-program yang lebih terarah dan terukur.

Pembahasan yang dilakukan oleh Banggar DPRD Makassar ini menunjukkan perhatian serius terhadap keberlanjutan program pembangunan di berbagai sektor. Fokus utama dalam diskusi kali ini mencakup prioritas layanan publik, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Rencana-rencana tersebut diselaraskan dengan target penerimaan daerah agar anggaran dapat dialokasikan secara proporsional dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat.

Rapat ini tidak hanya menjadi ruang dialog antara DPRD dan OPD, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi. Dengan melibatkan OPD dalam diskusi anggaran, DPRD Makassar berupaya memastikan bahwa setiap program yang diusulkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Proses transparansi dan akuntabilitas ini menjadi pondasi penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Makassar.