Makassar, 16 Agustus 2026 — Apollotimes.News_Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM., bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA) Sekretariat Kota Makassar, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI (Sebelas). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait pelaksanaan program pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pentingnya pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta juga mendapatkan ruang untuk memahami peran masyarakat dalam mengawal proses pemerintahan daerah secara konstruktif.

Dalam pemaparannya, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM. menekankan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan program pembangunan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. “Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai tujuan,” ujar Tri Sulkarnain Ahmad.

Ia juga menyampaikan bahwa sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara terbuka dan bertanggung jawab. “Kita membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kritis, sehingga proses pemerintahan dapat terus diperbaiki dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” tambahnya.

Narasumber kedua, Dr. H. Fadly, S.St.Pi., M.Si., dalam materinya menguraikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan harus ditopang oleh perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. “Tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui perencanaan yang jelas dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Dr. H. Fadly.

Lebih lanjut, Dr. H. Fadly menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dan koordinasi antarbagian dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Setiap unsur pemerintahan memiliki peran yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dan komunikasi harus menjadi kekuatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, narasumber ketiga, Aditya Putra Asnawing, turut memberikan perspektif mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menjelaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah sepanjang dilakukan secara objektif dan sesuai mekanisme yang berlaku. “Masyarakat memiliki posisi penting dalam memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan, karena masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan publik,” ungkap Aditya Putra Asnawing.

Aditya juga mengingatkan bahwa pengawasan masyarakat perlu diarahkan menjadi partisipasi yang produktif dan berorientasi pada penyelesaian persoalan. “Kritik yang disampaikan dengan data dan solusi akan menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan,” lanjutnya.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Walada Muhammad Taufan tersebut berlangsung dengan suasana interaktif. Moderator mengarahkan jalannya pembahasan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendalami materi yang disampaikan para narasumber, terutama mengenai mekanisme pengawasan, tata kelola organisasi pemerintahan, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di penghujung acara, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Salah satu peserta mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pengawasan atau masukan terhadap program pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti secara tepat. Peserta lainnya menanyakan bagaimana cara memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah tetap berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI ini, diharapkan pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan, fungsi pengawasan, serta partisipasi masyarakat semakin meningkat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mendorong terbangunnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.