MAKASSAR —Apollotimes.news_ Persiapan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan IX Tahun Anggaran 2026 mulai dimatangkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Yulius Patandianan, S.Pb, bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Kegiatan pengawasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 September 2026, bertempat di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Agenda ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut akan menghadirkan dua orang narasumber yang akan memberikan pemaparan terkait materi pengawasan serta berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan ketenagakerjaan di daerah.

Sebanyak 100 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran peserta diharapkan dapat memperkaya diskusi melalui penyampaian aspirasi, pandangan, maupun persoalan yang ditemukan di tengah masyarakat.

Yulius Patandianan bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar juga diharapkan dapat menjadikan forum tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi mengenai berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan.

Pengawasan pemerintahan daerah tidak hanya menjadi agenda kelembagaan, tetapi juga merupakan bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, berbagai masukan dari peserta dapat menjadi bahan pembahasan dalam melihat kondisi serta tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan publik dan ketenagakerjaan.

Kegiatan Angkatan IX Tahun Anggaran 2026 tersebut diharapkan berlangsung interaktif dan menghasilkan sejumlah masukan konstruktif yang dapat menjadi bahan evaluasi maupun tindak lanjut pemerintah daerah.

Dengan sinergi antara DPRD Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan, narasumber, dan masyarakat, kegiatan pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat keterbukaan serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga.