Makassar_Apollotimes.news_Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Gammara Hotel Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan ketentuan terbaru dalam penyelenggaraan penataan ruang, sekaligus menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dalam penerapannya.
Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ir. Reny Windyawati, ST, M.Sc., serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Andi Yurnita, ST, M.Si., IPM. Kegiatan dipandu moderator Ahmad Saiful Munir.
Dalam pemaparannya, Reny Windyawati membawakan materi bertajuk Penguatan Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ia mengangkat sejumlah isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup tiga aspek utama, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.
Pada aspek perencanaan, pembahasan meliputi penguatan perwujudan One Spatial Planning Policy (OSPP), klasifikasi revisi Rencana Tata Ruang (RTR) secara utuh dan parsial, serta penetapan produk hukum RTR daerah.
Selain itu, dibahas pula pengenaan dan pelaksanaan sanksi untuk menghindari pemutihan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Pada aspek pemanfaatan ruang, perhatian diarahkan pada kedudukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Pembahasan juga mencakup perubahan proses bisnis penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha serta percepatan penerbitannya melalui otomasi penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
Sementara pada aspek pengendalian, materi mencakup penyempurnaan sistematika dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan pemberian insentif dan disinsentif, serta mekanisme penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Sejumlah hal lain yang menjadi perhatian meliputi penyederhanaan mekanisme pengenaan sanksi, penyempurnaan mekanisme dan waktu pelaksanaan perwujudan RTR, serta penguatan pengawasan penataan ruang.
Narasumber kedua, Andi Yurnita, membawakan materi mengenai Sanksi Administrasi dalam PP Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Dalam pemaparannya, ia juga menjelaskan pengaturan Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022–2041.
Mengacu Pasal 60 perda tersebut, KSN di Sulawesi Selatan mencakup sejumlah kawasan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan negara.
Dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSN meliputi Kawasan Metropolitan Mamminasata yang mencakup Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Maros, dan Gowa.
Selain itu, terdapat Kawasan Parepare yang meliputi Kota Parepare serta Kabupaten Sidenreng Rappang, Enrekang, Pinrang, dan Barru.
"KSN dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara," demikian materi yang dipaparkan Andi Yurnita.
Sementara dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, KSN mencakup Kawasan Penginderaan Jauh Parepare serta Kawasan Sorowako dan sekitarnya.
Adapun dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, KSN mencakup daerah latihan militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, SE, mengatakan sosialisasi tersebut penting untuk membangun kesamaan persepsi seluruh pihak, terutama aparatur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi harus dimiliki setiap aparatur agar tidak terjadi perbedaan penafsiran ketika aturan disampaikan maupun diterapkan di lapangan.
"Pelaksanaan kegiatan ini sangat penting bagi kita semua, terutama para pemangku kepentingan, dalam tanda kutip pelayan masyarakat," ujarnya dalam sambutan.
Ia secara khusus menyoroti peran aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan yang menjadi ujung tombak pemerintahan sekaligus berhadapan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, aparatur tidak hanya dituntut memberikan pelayanan, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman memadai mengenai aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.
"Jangan hanya menjadi pelayan, tetapi juga harus banyak tahu. Sebagai aparatur pemerintahan, kita dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas dalam menjalankan tugas," katanya.
Andi Zainal menjelaskan, setiap tindakan dalam pelaksanaan pemerintahan harus memiliki landasan yang jelas, baik secara fisik maupun berdasarkan pemikiran dan teori.
"Setiap kita bertindak, baik secara fisik maupun secara teori, harus ada dasar. Bagaimana kita bertindak tanpa modal? Salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas kita sebagai pelayan masyarakat," tuturnya.
Ia juga mengingatkan peserta agar memahami PP Nomor 34 Tahun 2026 secara menyeluruh, termasuk ketentuan dalam setiap pasal serta keterkaitannya dengan regulasi sebelumnya.
Menurutnya, perubahan aturan harus dipahami bersama agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.
"Yang jelas pasti ada PP sebelumnya. Ada perda dan ada ketentuan baru. Itu perlu kita pahami bersama," ungkapnya.
Andi Zainal berharap seluruh peserta dapat memahami ketentuan tersebut secara menyeluruh sehingga mampu menerapkannya dengan tepat dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa penyebarluasan informasi mengenai regulasi penataan ruang merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau penyelenggara kegiatan.
Karena itu, peserta diminta meneruskan informasi yang diperoleh kepada rekan kerja, keluarga, masyarakat, hingga organisasi atau asosiasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang.
"Informasi ini menjadi tugas kita semua. Kita harus menyampaikan informasi kepada teman-teman, kepada keluarga, dan khususnya kepada masyarakat kita. Begitu pula kepada teman-teman asosiasi, ini tugas kita bersama," katanya.
