MAKASSAR —Apollotimes.News_ Persiapan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2026 terus dimatangkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE, bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII (Delapan), yang diharapkan mampu memperkuat sinergi antara legislatif dan perangkat pemerintah daerah.

Pengawasan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 25 Agustus 2026, bertempat di Almadera, Jalan Somba Opu Nomor 235, Makassar, tepatnya di lantai 6, Room Amarilys.

Agenda pengawasan dijadwalkan mulai pukul 10.00 WITA. Kegiatan tersebut akan menghadirkan dua narasumber yang akan memberikan pemaparan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebanyak 100 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran para peserta diharapkan dapat memperkaya proses diskusi sekaligus membuka ruang pertukaran gagasan mengenai berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ari Ashari Ilham bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar menempatkan kegiatan pengawasan ini sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan program pemerintahan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat dikawal secara lebih terbuka, terarah, dan bertanggung jawab. Pengawasan tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga instrumen untuk mendorong perbaikan kinerja.

Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci dalam memastikan setiap kebijakan serta program yang dijalankan tetap berada pada jalur kepentingan publik. Karena itu, forum pengawasan diharapkan mampu menghasilkan masukan yang konstruktif.

Dengan menghadirkan narasumber dan melibatkan 100 peserta, kegiatan Angkatan VIII ini diharapkan berlangsung interaktif dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pada akhirnya, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi mampu memberi dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan, transparansi, serta akuntabilitas pemerintahan di Kota Makassar.