Makassar_Apollotimes.News_Anggota DPRD Kota Makassar, H. Syaiful, bersama Kelurahan Tammua, Kota Makassar, terus memperkuat komitmen dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX (Sembilan).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026, bertempat di Grand Palace Hotel, Jalan Tentara Pelajar Nomor 50, Kota Makassar.

Forum ini akan menghadirkan dua narasumber yang diharapkan mampu memberikan pemaparan strategis mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dalam mengawal berbagai program pembangunan.

Sebanyak 100 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran para peserta diharapkan dapat memperkaya ruang diskusi sekaligus membuka perspektif baru terkait kebijakan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

H. Syaiful menempatkan kegiatan pengawasan ini sebagai momentum untuk mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya dalam menyerap aspirasi serta memahami persoalan yang berkembang di lingkungan kelurahan.

Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dinilai memiliki posisi strategis karena bukan sekadar menjalankan fungsi kontrol, tetapi juga menjadi sarana memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kegiatan Angkatan IX ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya keterlibatan publik dalam mengawal proses pembangunan dan penggunaan kebijakan pemerintah daerah.

Kolaborasi antara DPRD dan Kelurahan Tammua juga diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan semangat pengawasan yang partisipatif, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kota Makassar sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.