MAKASSAR — Apollotimes.news_Anggota DPRD Kota Makassar, Yulius Patandianan, S.Pb, melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan IX Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No.16, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Agenda ini menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai dinamika pemerintahan sekaligus persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat Kota Makassar.

Dalam kegiatan tersebut, Yulius Patandianan menekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, A. Reza Nugraha, S.STP, memaparkan kondisi pasar kerja di Kota Makassar yang masih didominasi oleh sektor jasa.

Menurutnya, status pekerjaan masyarakat juga masih banyak berada pada kategori buruh, karyawan, dan pegawai. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,60 persen masih menjadi salah satu tantangan penting dalam penguatan pasar kerja perkotaan.

Persoalan lainnya adalah pengangguran terdidik yang tercatat sebesar 8,95 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sementara itu, Account Representative (AR) Junior Manager BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Mulyarahmat Abubakar, ST, menyoroti pentingnya memperluas akses informasi mengenai pasar kerja dan peluang penempatan bagi masyarakat.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kerja agar semakin selaras dengan kebutuhan industri. Penguatan keterampilan dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam membuka peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

Selain peningkatan kompetensi, perlindungan terhadap pekerja formal maupun informal juga menjadi perhatian. Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan pencegahan perselisihan agar hubungan industrial di Kota Makassar tetap kondusif.

Kegiatan yang dimoderatori Kaharuddin ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD Kota Makassar, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.