Apollotimes.News_ Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025. Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Kamis (23/10).
Tim evaluator yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra disambut langsung oleh Sekda bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil.
Dalam sambutannya, Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan evaluasi AKIP yang menurutnya berperan strategis dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menegaskan, evaluasi ini menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana implementasi kinerja di seluruh OPD telah berjalan sesuai standar akuntabilitas.
Evaluasi AKIP tahun ini mencakup tindak lanjut terhadap 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Beberapa di antaranya mencakup penyempurnaan perencanaan kinerja unit kerja, penyusunan standar pengukuran kinerja, serta optimalisasi laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi tahun berikutnya.
Zulkifly menambahkan, Pemerintah Kota Makassar kini fokus menerapkan format standar bagi setiap OPD dengan indikator yang terukur dan akurat. “Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk memastikan setiap sasaran pembangunan memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat,” ujarnya.
Mantan Kepala Bappeda itu juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi. Pemkot Makassar kini menggunakan sistem digital untuk memantau kinerja secara real time agar data yang digunakan lebih valid, relevan, dan mudah dianalisis.
“Kita harus memastikan indikator terukur dengan baik dan formulasi perhitungan kinerja diterapkan secara konsisten. Target ke depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” tegas Zulkifly.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, serta beberapa kepala dinas seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan. Setiap OPD menyiapkan dokumen pendukung serta bukti tindak lanjut yang dipresentasikan kepada tim evaluator.
Lebih jauh, Zulkifly memaparkan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada empat pilar utama: peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Melalui sinergi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, kami optimis tata kelola pemerintahan Makassar akan semakin akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perubahan,” pungkasnya. Evaluasi AKIP 2025 diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif sebagai dasar penyusunan target kinerja Pemkot Makassar periode 2025–2029. (*)
