Apollotimes.news_ Parlemen Nepal resmi dibubarkan menyusul gelombang unjuk rasa besar-besaran yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah. Presiden Nepal membubarkan parlemen atas rekomendasi Perdana Menteri, dengan pemilu dijadwalkan pada 5 Maret 2026.

“Parlemen telah dibubarkan berdasarkan saran dari Perdana Menteri. Pemilu akan digelar 5 Maret 2026,” ujar Kiran Pokharel, penasihat pers presiden, seperti dikutip AFP, Sabtu (13/9/2025).

Situasi politik semakin tidak stabil setelah Khadga Prasad Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri pada Selasa (9/9). Sebagai pengganti sementara, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, dilantik untuk memimpin pemerintahan.

Kerusuhan bermula dari aksi protes terhadap pemblokiran media sosial yang dipelopori kaum muda. Meski pemblokiran dicabut pada Senin (8/9), demonstrasi justru semakin meluas dengan isu korupsi dan ketidakpuasan publik terhadap elite politik.

Bentrok pecah saat aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah demonstran. Amnesty International menyebut penggunaan peluru tajam sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Jumlah korban jiwa akibat kerusuhan bertambah menjadi 51 orang. Polisi juga melaporkan sekitar 12.500 narapidana memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari berbagai penjara.

Kerusuhan merembet ke berbagai wilayah dengan aksi pembakaran rumah pejabat dan gedung parlemen. Militer pun dikerahkan, disertai pemberlakuan jam malam nasional.

Sejak Rabu (10/9), pasukan militer berpatroli di jalanan Kathmandu, mendirikan pos pemeriksaan, dan memeriksa setiap kendaraan yang melintas. Warga sipil diminta tetap berada di rumah.

Militer memperingatkan bahwa aksi kekerasan dan perusakan akan ditindak tegas. Setidaknya 27 orang telah ditangkap dan 31 senjata api berhasil diamankan selama operasi berlangsung.

Banyak demonstran menyuarakan kekhawatiran bahwa gerakan mereka disusupi oleh kelompok lain. Militer Nepal turut menyampaikan klaim serupa dalam pernyataan resminya.

Situasi di Nepal masih tegang dan belum sepenuhnya kondusif. Pemerintah transisi kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan ketertiban menjelang pemilu 2026 mendatang.