MAKASSAR — Apollotimes.News_ Upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terus dilakukan anggota DPRD Kota Makassar. Salah satunya melalui persiapan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII (Delapan).
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udin Shaputra Malik, bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen legislatif dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 9 Agustus 2026, bertempat di Makassar Golden Hotel. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi sekaligus penguatan pemahaman mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam kegiatan ini, sebanyak 100 peserta akan mengikuti agenda pengawasan. Kehadiran peserta diharapkan dapat memperkaya diskusi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam memahami proses pelayanan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Selain diikuti peserta, kegiatan tersebut juga akan menghadirkan dua narasumber yang akan memberikan pemaparan sesuai dengan materi pengawasan. Penyampaian materi diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih luas kepada peserta.
Kolaborasi antara DPRD Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman mengenai pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Kota Makassar menunjukkan perannya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah sekaligus menyerap berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat. Pengawasan menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
Agenda Angkatan VIII ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara unsur legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dinilai penting agar berbagai program pemerintahan dapat berjalan secara optimal.
Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan pemahaman dan masukan yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar.
Dengan melibatkan 100 peserta dan dua narasumber, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII diharapkan berlangsung interaktif, informatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
