Malang _ Apollotimes.news_ 8 Mei 2026 — Bau sampah nyaris tidak terasa di TPS3R Mulyoagung Bersatu, Kabupaten Malang. Yang terdengar justru suara mesin pencacah, aktivitas pekerja memilah plastik dengan teliti, serta denyut kerja sebuah ekosistem lingkungan yang hidup. Di tempat ini, sampah tidak dipandang sebagai akhir dari konsumsi, melainkan awal dari siklus ekonomi baru.
Pemandangan itulah yang disaksikan langsung oleh delegasi Kota Makassar yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dewan Lingkungan, Badan Riset Daerah (Brida), para camat dan lurah dalam kunjungan studi tiru pada 7 Mei 2026.
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Bagi rombongan Makassar, TPS3R Mulyoagung Bersatu adalah laboratorium sosial yang memperlihatkan bagaimana persoalan sampah dapat diselesaikan melalui kombinasi disiplin warga, kelembagaan yang kuat, dan keberanian mengubah pola pikir masyarakat.
Ketua Tim Riset Brida Kota Makassar, Dodi Agriyanto, yang turut hadir dalam rombongan menilai keberhasilan Mulyoagung bukan bertumpu pada teknologi mahal, melainkan pada sistem sosial yang tertata.
“Yang paling kuat di sini bukan alatnya, tetapi manusianya. Mereka berhasil membangun budaya memilah dan budaya tanggung jawab. Sampah dikelola sebagai sumber daya ekonomi, bukan sekadar residu kota,” ujar Dodi di sela kunjungan.
Menurutnya, model Mulyoagung menunjukkan bahwa pengurangan sampah tidak harus selalu dimulai dari investasi besar pemerintah. Justru, kekuatan utama berada pada kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang diberi ruang bergerak secara mandiri dan legal.
Di TPS3R tersebut, sampah organik diolah menjadi kompos dan pakan ternak melalui budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF). Sementara sampah anorganik dipilah sangat detail berdasarkan jenis material dan polimer sehingga memiliki nilai jual tinggi di industri daur ulang.
Hasilnya mencolok. Volume residu yang dikirim ke TPA berhasil ditekan hingga di bawah 15 persen. Angka itu menjadi perhatian serius delegasi Makassar, mengingat beban TPA Tamangapa yang terus meningkat setiap tahun.
Bagi Kota Makassar, pengalaman Mulyoagung menghadirkan refleksi penting: krisis sampah tidak cukup diselesaikan dengan menambah armada pengangkut atau memperluas tempat pembuangan akhir. Persoalan utamanya terletak pada tata kelola dari hulu.
Mashud Azikin, anggota Dewan Lingkungan Kota Makassar yang turut dalam rombongan, menilai pendekatan Mulyoagung sangat relevan dengan semangat pengurangan dan penanganan sampah yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Makassar saat ini.
“Selama ini kita terlalu fokus memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain. Padahal inti persoalannya adalah bagaimana sampah berhenti menjadi beban sejak dari rumah tangga. Di sini kita melihat pengolahan berbasis warga benar-benar berjalan,” ujarnya.
Hal lain yang dianggap penting adalah model pembiayaan mandiri TPS3R. Operasional fasilitas tidak bergantung penuh pada APBD. Gaji pekerja dan biaya pengolahan ditopang dari kombinasi iuran warga serta hasil penjualan kompos dan material daur ulang.
Sistem itu menciptakan rasa memiliki yang kuat di tengah masyarakat. Warga tidak lagi melihat TPS3R sebagai tempat kumuh yang harus dijauhi, melainkan sebagai aset lingkungan kampung mereka.
Delegasi Makassar juga menyoroti disiplin kerja para petugas pemilah sampah. Di Mulyoagung, plastik tidak diperlakukan sebagai satu jenis material tunggal. Setiap jenis dipisahkan secara spesifik berdasarkan kualitas dan nilai ekonominya. Proses inilah yang membuat tingkat daur ulang mereka sangat tinggi.
Hasil studi tiru ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan model transformasi pengelolaan sampah di Makassar. Salah satu rekomendasi utama adalah menghadirkan proyek percontohan TPS3R berbasis model Mulyoagung di Kota Makassar.
Selain itu, DLH dan Dewan Lingkungan Kota Makassar juga mendorong lahirnyal regulasi yang memperkuat posisi kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Bagi Dodi Agriyanto, masa depan kota-kota besar akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka mengelola sampah secara lokal dan partisipatif.
“Kota modern bukan kota yang paling banyak membuang sampah, tetapi kota yang paling sedikit menghasilkan residu.
Dan itu hanya bisa dicapai jika masyarakat menjadi pelaku utama,” tegasnya.
Di tengah krisis ruang TPA dan meningkatnya produksi sampah perkotaan, pelajaran dari Mulyoagung terasa seperti pengingat sederhana namun mendasar: sampah sesungguhnya bukan musuh kota. Yang menjadi masalah adalah cara manusia memperlakukannya.
Dari Malang, delegasi Makassar yang dipimpin oleh Aswin Kertapati Harun, Kabid Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas DLH Kota Makassar pulang membawa lebih dari sekadar catatan studi tiru. Mereka membawa sebuah gagasan bahwa masa depan pengelolaan sampah tidak lagi bertumpu pada pola “angkut dan buang”, melainkan pada keberanian membangun ekosistem warga yang mampu mengolah, menghasilkan, dan mandiri dari sampahnya sendiri.
