Makassar — Apollotimes.news_Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar tengah mematangkan persiapan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Oktober 2026, bertempat di Hotel Dalton Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16, kawasan PAI, Kota Makassar.

Agenda pengawasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kebudayaan Kota Makassar turut dilibatkan untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan di tingkat daerah.

Kehadiran unsur legislatif dan perangkat daerah diharapkan dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dalam membahas program, pelayanan, serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

Sebanyak dua narasumber dijadwalkan hadir untuk memberikan materi dan pemaparan kepada para peserta. Pembahasan diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus memperkaya wawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan ini juga akan melibatkan sekitar 100 peserta yang akan mengikuti rangkaian agenda pengawasan dan diskusi. Partisipasi peserta menjadi bagian penting dalam membangun dialog antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Melalui agenda tersebut, DPRD Kota Makassar terus menjalankan fungsi pengawasan dengan membuka ruang pertukaran informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk sektor kebudayaan.

Pengawasan di bidang kebudayaan dinilai penting karena sektor ini tidak hanya berkaitan dengan pelestarian nilai dan identitas daerah, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan sosial serta penguatan karakter masyarakat.

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.