Makassar, 18 Juni 2025 — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Kota Makassar mendadak memanas setelah nama Camat Panakkukang, M Ari Fadli, disebut dalam dugaan penyalahgunaan wewenang atas penerbitan surat sporadik di lahan yang tengah bersengketa di Jalan AP Pettarani. Tuduhan tersebut dilontarkan langsung oleh Anggota Komisi C, Imam Musakkar, yang menyebut tindakan sang camat sebagai bagian dari praktik mafia tanah. “Ini jelas bentuk pelanggaran hukum dan pintu masuk praktik mafia tanah!” tegas Imam dengan suara lantang.

Kericuhan tak terelakkan setelah pernyataan tersebut memicu respons keras dari warga yang hadir dalam forum. Sejumlah warga korban penggusuran pada Februari lalu melontarkan tuntutan agar Camat Panakkukang segera dicopot dari jabatannya. Seruan seperti “Copot camat sekarang juga!” bergema dalam ruangan yang sebelumnya kondusif, membuat forum berubah menjadi arena ketegangan yang sulit dikendalikan.

Ketika pendamping hukum dari pihak kecamatan mencoba memberikan klarifikasi terkait dasar administratif penerbitan sporadik, suasana tetap tidak kondusif. Interupsi dari anggota dewan dan jeritan dari warga membuat penjelasan hukum sulit disampaikan. Bahkan, Camat M Ari Fadli sendiri tidak mendapat ruang yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya. “Bagaimana saya mau jelaskan kalau rapat ini tidak kondusif?” ucapnya dengan nada frustrasi.

Ketua Komisi C, Azwar, akhirnya mengambil alih situasi dengan suara tegas dan tindakan langsung. Ia memerintahkan seluruh peserta diam dan mencoba meredakan ketegangan agar jalannya rapat tetap dalam koridor forum resmi. Namun, Imam Musakkar kembali menguatkan posisinya dengan menyatakan bahwa tindakan sang camat sudah masuk kategori delik jabatan berdasarkan Pasal 41 KUHP. “Jika pejabat tahu lahan itu sedang disengketakan, tapi tetap keluarkan sporadik, itu artinya menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pihak tertentu. Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk kesengajaan,” tegas Imam.

Lebih jauh, Imam memberikan tiga rekomendasi yang disampaikan secara terbuka kepada pimpinan DPRD dan Wali Kota Makassar. Pertama, seluruh surat sporadik yang telah dikeluarkan oleh pihak kecamatan harus dihentikan dan dicabut. Kedua, dilakukan evaluasi hingga pencopotan terhadap camat dan lurah yang terlibat. Ketiga, dilakukan pembatalan surat sporadik melalui jalur hukum. Ia juga menegaskan bahwa warga yang memiliki dokumen resmi sejak 2004 dan 2005 patut mendapatkan perlindungan hukum. “Ini bukan hanya cacat prosedural. Ini mencederai keadilan,” imbuh Imam.

Usai rapat, Camat Panakkukang, M Ari Fadli, menyampaikan klarifikasi kepada media. Ia menjelaskan bahwa pihak kecamatan bertindak berdasarkan putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap dari Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali. “Kami diundang DPRD untuk membahas soal sporadik di Jalan Pettarani. Kami sudah sampaikan bahwa posisi kami di kecamatan ada di tengah-tengah. Perlu dipahami, sudah ada kekuatan hukum tetap yang kami pegang, mulai dari putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hingga Peninjauan Kembali 1 dan 2. Semuanya telah selesai dan lokasi tersebut sudah dieksekusi,” terang Ari Fadli. Ia menambahkan bahwa sporadik bersifat administratif dan bukan bukti kepemilikan. “Kalau memang hasil RDP menyatakan perlu dibatalkan, kami siap. Itu bisa jadi dasar kami. Perlu ditekankan juga bahwa sporadik bukan sertifikat kepemilikan, melainkan hanya penjelasan administratif siapa yang menguasai tanah itu secara faktual,” pungkasnya.