Makassar — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, pada Rabu, 24 Juli 2025 di Hotel Karebosi. Acara ini dihadiri oleh tokoh legislatif, akademisi, dan pejabat struktural guna memperkuat pemahaman publik tentang tata kelola zakat yang profesional dan sesuai prinsip syariah. Tiga narasumber utama hadir dalam forum ini: Ustaz Hadi Ibrahim Baso, anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Haeruddin, S.Pd., M.Pd, akademisi dari UIN Alauddin Makassar, serta Mohammad Syarief, S.STP., M.Si, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Makassar.

Dalam pemaparannya, Ustaz Hadi Ibrahim Baso menekankan bahwa perda ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada umat, sekaligus bukti bahwa zakat bukan sekadar ibadah individu, melainkan juga instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Zakat adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang wajib dikelola secara akuntabel dan terstruktur,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawal optimalisasi pengumpulan zakat agar tepat sasaran. “Kita ingin zakat bisa dirasakan manfaatnya oleh mustahik di Kota Makassar, apalagi dalam konteks kemiskinan dan ketimpangan sosial,” jelas Hadi. Ia mengajak masyarakat untuk mempercayakan zakat kepada lembaga resmi. “Perda ini hadir agar tidak ada lagi zakat yang tercecer atau disalahgunakan, karena pengelolaan zakat harus transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Haeruddin, S.Pd., M.Pd, sebagai akademisi, memaparkan sisi pendidikan dan kesadaran zakat yang perlu diperkuat di masyarakat. Ia mengatakan bahwa masih banyak warga Muslim yang belum memahami hakikat zakat sebagai kewajiban sosial. “Zakat bukan pilihan, tapi kewajiban bagi yang mampu. Ini harus terus disampaikan melalui edukasi publik yang konsisten,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan dunia pendidikan. “Kampus harus terlibat dalam mendorong literasi zakat, baik lewat riset maupun program pengabdian masyarakat,” tambah Haeruddin. Selain itu, ia menyarankan agar muatan lokal tentang zakat dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan madrasah. “Kesadaran zakat harus dibangun sejak dini, agar ke depan pengelolaannya tidak hanya formal tapi juga fungsional,” jelasnya.

Mohammad Syarief, S.STP., M.Si, selaku Kepala Bagian Kesra Kota Makassar, menyampaikan bahwa Pemkot telah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi. Ia menyebut bahwa sistem distribusi zakat kini mulai terintegrasi secara digital dan berbasis data warga. “Kita ingin zakat tidak hanya terkumpul, tetapi juga tersalurkan secara adil dan merata sesuai dengan data mustahik di lapangan,” ujarnya. Syarief juga menyampaikan bahwa Pemkot berkomitmen mendukung pelatihan bagi pengelola zakat agar lebih profesional. “Kami ingin SDM pengelola zakat di tingkat kelurahan dan kecamatan memiliki pemahaman yang kuat, baik dari sisi syariah maupun teknis administrasi,” tegasnya. Tak hanya itu, ia menyampaikan harapan agar perda ini terus disosialisasikan lintas sektor. “Perda ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan semua pihak—tokoh agama, RT/RW, lembaga pendidikan, dan tentu saja masyarakat luas,” tuturnya.

Sesi diskusi berlangsung aktif dengan pertanyaan kritis dari peserta. Seorang pengurus masjid menanyakan, “Bagaimana pengawasan DPRD terhadap distribusi zakat agar tidak hanya menyasar kelompok tertentu saja?” Menanggapi itu, Ustaz Hadi Ibrahim menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan termasuk zakat. “Kami memastikan Baznas maupun UPZ menjalankan tugasnya sesuai regulasi dan asas keadilan,” katanya. Peserta lain yang berasal dari organisasi perempuan bertanya kepada Haeruddin, “Apa peran perempuan dalam pengelolaan zakat, dan bagaimana agar mereka lebih terlibat?” Haeruddin menjawab bahwa peran perempuan sangat strategis. “Banyak pengurus UPZ di lapangan justru dari kalangan ibu-ibu. Mereka dekat dengan komunitas, dan itu sangat efektif dalam menjangkau mustahik,” jawabnya.

Di akhir acara, para narasumber sepakat bahwa penguatan kelembagaan zakat harus berjalan beriringan dengan literasi publik dan penguatan data. Pemerintah dan masyarakat perlu bergerak bersama agar potensi zakat yang besar bisa dimaksimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Mohammad Syarief menambahkan, “Zakat bukan hanya bagian dari regulasi daerah, tapi juga instrumen pembangunan sosial. Ini harus kita bangun bersama.” Haeruddin menyatakan, “Kami di akademisi siap mendorong inovasi zakat berbasis riset.” Ustaz Hadi menutup dengan penegasan, “Kalau kita kelola zakat dengan amanah, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi Islam di Kota Makassar.”