Apollotimes.news_MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, melanjutkan agenda Reses Kedua Masa Sidang 2025/2026 pada Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan tersebut memasuki titik ketujuh dan kedelapan dengan menyasar wilayah Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate sebagai lokasi penutup rangkaian reses.
Di titik ketujuh, reses digelar di Kecamatan Mariso, tepatnya Kelurahan Kunjung Mae, bersama pengurus PAC dan Ranting Partai Gerindra. Pertemuan itu menjadi ruang dialog antara legislator dan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai mendesak.
Salah satu aspirasi disampaikan Thob Hasli yang menyoroti kondisi drainase di RW 4. Ia meminta adanya pengerukan drainase di sepanjang Jalan Ratulangi guna mencegah genangan air saat musim hujan.
Selain itu, warga juga mengeluhkan persoalan lampu penerangan jalan yang dinilai masih kurang di beberapa titik. Minimnya penerangan disebut berdampak pada kenyamanan dan keamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
Masalah serupa turut disampaikan terkait perlunya pengerukan drainase di sepanjang Jalan Mappanyukki hingga Jalan Haji Bau. Warga berharap perbaikan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan untuk mengurangi potensi banjir dan memperlancar arus air.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Farid menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait. Ia menegaskan bahwa persoalan drainase dan penerangan jalan menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian.
Selanjutnya, titik kedelapan sekaligus penutup reses berlangsung di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mannuruki, juga bersama PAC dan Ranting Gerindra. Pada kesempatan ini, warga menyampaikan aspirasi yang beragam, mulai dari ketenagakerjaan hingga bantuan sosial.
Iksan Arifin mengangkat isu rekrutmen tenaga kerja pada program MBG agar lebih melibatkan masyarakat lokal. Menurutnya, keterlibatan warga sekitar penting untuk membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan.
Sementara itu, Nurwahida mempertanyakan pendampingan dari Dinas Sosial terkait persoalan desil 6 dalam pendataan kesejahteraan. Ia berharap ada kejelasan mekanisme agar masyarakat yang berhak tidak terlewatkan dari program bantuan.
Aspirasi lainnya disampaikan Yuli yang menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial. Menutup kegiatan reses, Farid menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan setiap masukan yang diterima sebagai bahan evaluasi dan pembahasan di tingkat legislatif demi kepentingan masyarakat Kota Makassar.
