Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menerima aspirasi dari Forum Generasi Muda Seluruh Indonesia (FORMASI) yang menyoroti dugaan pembangunan gedung milik Universitas Graha Edukasi Makassar di atas fasilitas umum.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Perumnas sementara DPRD Makassar, di mana suasana dialog berjalan terbuka dan penuh keakraban. Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, didampingi oleh Yusran, menerima langsung perwakilan dari Forum Generasi Muda Seluruh Indonesia (FORMASI). Dalam kesempatan itu, para peserta berdiskusi secara konstruktif membahas dugaan pembangunan gedung milik Universitas Graha Edukasi Makassar yang disebut berdiri di atas jalan umum di kawasan Jl. Biring Romang Baru, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea. Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen DPRD Makassar untuk mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat secara humanis dan transparan.
Dalam penyampaiannya, FORMASI menilai adanya kejanggalan pada pembangunan gedung di Jl. Biring Romang Baru, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, yang diduga berdiri di atas akses jalan umum warga.
Perwakilan FORMASI meminta DPRD Kota Makassar untuk meninjau langsung lokasi dan memastikan apakah pembangunan tersebut telah sesuai dengan peraturan tata ruang kota.
Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat dalam mengawasi pembangunan di wilayahnya. Ia menegaskan, lembaganya akan menindaklanjuti aspirasi ini sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan mengawal aspirasi ini dengan pendekatan yang humanis dan transparan. Semua laporan masyarakat akan kami tindaklanjuti secara objektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Rahmat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar pembangunan di Makassar berjalan sesuai aturan.
Ia juga berkomitmen akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menelusuri status lahan dan izin pembangunan Universitas Graha Edukasi tersebut.
Sementara itu, FORMASI berharap DPRD dapat menjadi jembatan aspirasi rakyat dalam menjaga hak masyarakat atas fasilitas publik.
Dengan sikap terbuka dan responsif dari Sekwan DPRD Makassar, diharapkan persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, tanpa mengabaikan kepentingan warga maupun dunia pendidikan.
