Makassar_Apollotimes.news_Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII (Delapan) terus dimantapkan oleh DPRD Kota Makassar sebagai bagian dari komitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang transparan, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kegiatan tersebut akan dipimpin oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, S.Kep., Ns., M.Kep., bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan perangkat daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 1 Agustus 2026, di Karebosi Premier Hotel Makassar. Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif untuk memperkuat pemahaman seluruh peserta mengenai pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.

Sebanyak 100 peserta akan mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Kehadiran mereka menjadi cerminan tingginya kepedulian masyarakat terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, serta akuntabel.

Untuk memperkaya pembahasan, panitia menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan dan kebijakan publik. Berbagai materi yang disampaikan nantinya diharapkan mampu memberikan wawasan baru mengenai mekanisme pengawasan yang efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rezeki Nur menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan salah satu pilar penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai sasaran. Pengawasan yang berkualitas diyakini mampu mendorong penggunaan anggaran daerah secara tepat, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar juga menjadi bukti bahwa pembangunan daerah harus dijalankan secara inklusif dengan memperhatikan perlindungan hak perempuan dan anak sebagai bagian dari prioritas pembangunan yang berkelanjutan.

Selain menjadi wadah berbagi informasi, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami peran masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dan DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VIII, DPRD Kota Makassar terus memperkuat budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pemerintahan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan pengawasan yang konstruktif, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Kota Makassar bersama DP3A berkomitmen mengawal pembangunan yang berintegritas demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdaya saing.