MAKASSAR —Apollotimes.news_ Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus digalakkan oleh DPRD Kota Makassar. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII (Tujuh).
Kegiatan pengawasan ini akan dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udhinn Shaputra Malik, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.
Agenda pengawasan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 Juli 2026, bertempat di Hotel Makassar Golden, Jalan P. S Ikan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
Pelaksanaan kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan perangkat daerah dalam mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak dua narasumber akan dihadirkan untuk memberikan pemaparan serta wawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, kegiatan pengawasan ini akan melibatkan 100 peserta yang diharapkan dapat berperan aktif dalam menyerap informasi, berdiskusi, serta memberikan masukan konstruktif demi kemajuan tata kelola pemerintahan.
dr. H. Udhinn Shaputra Malik menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari fungsi DPRD dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap tercipta pemerintahan daerah yang semakin profesional, terbuka, serta memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kolaborasi bersama Dinas PPPA juga menjadi langkah strategis untuk memastikan aspek perlindungan perempuan dan anak terus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Dengan semangat pengawasan yang berkualitas, kegiatan Angkatan VII Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan Kota Makassar yang lebih maju dan berintegritas.
