MAKASSAR — Apollotimes.News_Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI (Sebelas) digelar oleh Anggota DPRD Kota Makassar, H. Syaiful, bersama Kelurahan Lembo, Kota Makassar, Senin, 7 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Palace, Jalan Tentara Pelajar No. 50, Makassar.
Kegiatan ini menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memahami berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik. Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Anggota DPRD Kota Makassar, H. Syaiful, menekankan pentingnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah agar program yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan, “Pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.”
H. Syaiful juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi turut berperan dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah di lingkungan masing-masing. “Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara tepat,” ujarnya.
Narasumber kedua, Sattu Ali, dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab. Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. “Pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab,” kata Sattu Ali.
Ia menambahkan, pemahaman masyarakat terhadap proses pemerintahan daerah juga perlu terus ditingkatkan. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat memberikan kritik maupun saran secara konstruktif. “Ketika masyarakat memahami mekanisme pemerintahan daerah, mereka akan lebih mudah memberikan masukan yang tepat dan ikut mengawal program pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber ketiga, Nursalam, menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menilai komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan. “Pemerintahan daerah harus mampu mendengar kebutuhan masyarakat dan menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan dalam menjalankan program pembangunan,” ujar Nursalam.
Nursalam juga mengingatkan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya agar program yang telah disusun dapat terlaksana secara efektif. “Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat perlu terus diperkuat karena pengawasan yang baik akan membantu memastikan program berjalan tepat sasaran,” jelasnya.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Haslinda tersebut berlangsung dengan suasana interaktif. Peserta mengikuti materi yang disampaikan oleh para narasumber dan mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dalam proses tersebut.
Di penghujung acara, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber. Salah satu peserta menanyakan, “Bagaimana masyarakat dapat ikut memastikan program pemerintah daerah yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan warga?” Pertanyaan lainnya, “Ke mana masyarakat dapat menyampaikan laporan atau masukan apabila menemukan program pelayanan maupun pembangunan yang pelaksanaannya dinilai belum sesuai dengan kondisi di lapangan?”
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih baik mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.
