MAKASSAR — Apollotimes.news_Pemerintah Kota Makassar terus mendorong penguatan tata kelola data sebagai fondasi penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih terarah. Langkah tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia bagi aparatur kelurahan se-Kota Makassar.
Kegiatan yang digelar pada 17–18 Juni 2026 itu dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman aparatur kelurahan mengenai pentingnya data dalam mendukung proses pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pengelolaan data yang baik dinilai menjadi salah satu kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, aparatur kelurahan didorong tidak sekadar mengumpulkan data, tetapi juga memastikan informasi yang tersedia memiliki tingkat akurasi dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penerapan prinsip Satu Data Indonesia, data di tingkat kelurahan diharapkan dapat tersaji secara lebih terstruktur, terpadu, mutakhir, dan mudah dimanfaatkan. Hal ini penting mengingat kelurahan menjadi salah satu pintu utama dalam menghimpun berbagai informasi mengenai kondisi masyarakat.
Peningkatan kapasitas aparatur menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut. Dengan pemahaman yang semakin kuat, aparatur kelurahan diharapkan mampu mengelola data secara lebih profesional sekaligus memahami perannya dalam membangun ekosistem data pemerintahan yang kredibel.
Data yang akurat juga memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan. Informasi yang tepat dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dalam membaca kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas program, hingga mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dijalankan.
Tak hanya untuk kepentingan perencanaan, kualitas data turut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Ketika data tersedia secara lengkap dan terpercaya, pemerintah memiliki landasan yang lebih kuat untuk menghadirkan layanan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Bimtek ini sekaligus diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa pengelolaan data bukan sekadar urusan administratif. Lebih dari itu, data merupakan aset penting pemerintahan yang dapat menentukan ketepatan dalam mengambil keputusan dan merancang program yang berdampak nyata.
Dengan semakin kompetennya aparatur kelurahan dalam mengelola data, Kota Makassar diharapkan memiliki basis informasi yang semakin kuat untuk menopang pembangunan. Sinergi antarpengelola data juga menjadi bagian penting agar informasi yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pada akhirnya, penguatan prinsip Satu Data Indonesia di tingkat kelurahan diharapkan mampu melahirkan data yang berkualitas sekaligus memperkuat kebijakan yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Dari data yang valid, pemerintah dapat bergerak lebih presisi untuk menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga Kota Makassar.
