MAKASSAR — Apollotimes.news_Anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udin Shaputra Malik, bersama Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX (Sembilan), Rabu, 9 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Makassar Golden, Jalan P.S. Ikan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan diikuti oleh peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bidang sosial. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, masukan, serta pertanyaan mengenai pelaksanaan program pemerintah di tengah masyarakat.

Narasumber pertama, Anggota DPRD Kota Makassar dr. H. Udin Shaputra Malik, menyampaikan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Pengawasan bukan semata-mata mencari kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi memastikan setiap program benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Udin, keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan agar pelaksanaan program pemerintah dapat terus dievaluasi secara terbuka. “Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah maupun DPRD, sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat semakin tepat sasaran,” katanya.

Narasumber kedua, Muhammad Zuhur Dg Ranca, S.STP, menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menangani berbagai persoalan sosial. Ia menilai koordinasi antarpihak menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pelayanan sosial. “Persoalan sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama dan koordinasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat perlu memahami mekanisme serta program pelayanan yang disediakan pemerintah daerah. “Kami berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi melalui jalur pelayanan yang tersedia, sehingga pemerintah dapat melakukan penanganan berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, narasumber ketiga, Faizal Rizal Zainal, turut memberikan pemaparan mengenai pentingnya pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. “Pengawasan akan lebih kuat apabila masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan memahami bagaimana sebuah program pemerintah dilaksanakan,” ungkapnya.

Faizal menambahkan bahwa masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Setiap masukan yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari proses evaluasi. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus dibangun secara terbuka dan konstruktif,” tambahnya.

Dalam sesi diskusi yang dipandu moderator Fajar Baharuddin, peserta diberikan kesempatan menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada para narasumber. Salah satu peserta menanyakan bagaimana masyarakat dapat ikut memastikan program bantuan dan pelayanan sosial pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria dan membutuhkan.

Peserta lainnya mempertanyakan langkah yang dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan adanya pelayanan pemerintah yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan warga. Pertanyaan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi bersama, dengan narasumber memberikan penjelasan mengenai pentingnya menyampaikan laporan, masukan, dan informasi melalui mekanisme pelayanan serta saluran pengaduan yang tersedia.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX tersebut ditutup dengan penekanan bahwa pengawasan pemerintahan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, termasuk masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin terbuka sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan sosial di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.