MAKASSAR —Apollotimes.news_ Anggota DPRD Kota Makassar, H. Syaiful, bersama Kelurahan Kaluku Bodoa melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XII, Selasa, 8 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Palace, Jalan Tentara Pelajar No. 50, Makassar, dengan menghadirkan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan ini menghadirkan Alwan Januar Setiawan dan Nursalam sebagai narasumber. Sementara jalannya kegiatan dipandu oleh moderator Resky Amalia Syaiful. Forum tersebut menjadi ruang untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan daerah.
Dalam pemaparannya, Alwan Januar Setiawan menekankan bahwa pengawasan pemerintahan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, masyarakat memiliki posisi penting untuk ikut memahami sekaligus mengawal berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. “Pengawasan bukan hanya menjadi tugas lembaga pemerintah atau legislatif, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan,” ujar Alwan Januar Setiawan.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Semakin terbuka proses pemerintahan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan secara konstruktif,” katanya.
Sementara itu, Nursalam dalam materinya menguraikan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia mendorong peserta untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang ditemukan di lingkungan masing-masing melalui mekanisme yang tepat. “Masyarakat perlu memahami hak dan perannya dalam mengawal pemerintahan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab,” tutur Nursalam.
Menurut Nursalam, pengawasan yang efektif bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat. “Pengawasan seharusnya menjadi bagian dari proses perbaikan, agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut juga memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan pada penghujung acara. Sesi diskusi menjadi salah satu bagian yang menarik karena peserta dapat mengangkat persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah serta mekanisme penyampaian aspirasi kepada pihak terkait.
Salah satu peserta mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat ikut mengawasi program pemerintah daerah secara efektif tanpa mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaan tersebut kemudian diarahkan pada pentingnya memahami prosedur pengawasan, menggunakan saluran aspirasi yang tersedia, serta menyampaikan informasi secara objektif dan berdasarkan fakta.
Peserta lainnya menanyakan bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan apabila masyarakat menemukan program atau kebijakan pemerintah yang dinilai belum berjalan sesuai kebutuhan di lingkungan mereka. Diskusi tersebut menegaskan pentingnya komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan wakil rakyat agar berbagai persoalan dapat dibahas melalui mekanisme yang tepat.
Melalui kegiatan Angkatan XII ini, H. Syaiful bersama Kelurahan Kaluku Bodoa diharapkan dapat terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang sebagai bagian penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan tersebut pun ditutup dengan penekanan bahwa pengawasan membutuhkan kolaborasi dan kesadaran bersama. Dengan masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi serta memahami perannya, fungsi pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi mampu menjadi kekuatan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik dan berpihak pada kepentingan publik.
