Surabaya – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, meminta pemerintah daerah segera menuntaskan proses administrasi pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan, tenggat waktu diberikan hingga akhir Oktober 2025.

"Kita tunggu sampai Oktober, ini di BKN masih terus mendorong para instansi pemerintah untuk segera menyelesaikan," ujar Rini saat memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Kamis (3/7/2025).

Rini menekankan bahwa penyelesaian administratif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Ia berharap proses ini bisa segera dirampungkan sesuai jadwal.

"Karena tanggal akhir Oktober itu adalah memang janji pemerintah untuk kita bisa selesaikan secara administratif. Mudah-mudahan segera bisa diselesaikan," lanjutnya.

Menurut Rini, seluruh data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK telah terinventarisasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Maka dari itu, ia meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti proses administrasinya.

"Honorer kan sudah jelas Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk diselesaikan kemarin ya di formasi tahun 2024 maka pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat honorer," tegasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi nasional guna menciptakan sistem kepegawaian yang lebih profesional dan akuntabel.