Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Dalam rangka mengusut perkara ini, KPK berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai saksi setelah Lebaran. "Bisa jadi setelah Lebaran," kata Kasatgas Penyidik KPK, Budi Sokmo Wibowo, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/3/2025). Pemanggilan ini merupakan bagian dari langkah hukum yang telah berjalan sesuai dengan prosedur penyelidikan yang berlaku.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah kediaman Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025 sebagai bagian dari proses penyelidikan. Meski demikian, pemanggilan ini masih dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait proses pengadaan iklan di Bank BJB. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, serta beberapa pihak dari internal dan eksternal bank tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa KPK bekerja secara profesional dalam mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada periode 2021-2023.

Dalam upayanya mengungkap kasus ini, KPK lebih dulu menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari internal Bank BJB. "Untuk minggu ini sampai minggu depan sudah kami jadwalkan untuk pengambilan saksi-saksi, khususnya dari internal BJB sendiri terkait dengan proses pengadaan periklanan," ujar Budi Sokmo Wibowo. Hal ini mencerminkan pendekatan sistematis KPK dalam membongkar modus dugaan korupsi yang terjadi di lingkup Bank BJB. Dengan menggali informasi dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan, KPK memastikan bahwa penyelidikan berjalan objektif dan menyeluruh.

KPK mengungkap bahwa dalam pengadaan iklan ini terdapat indikasi selisih anggaran yang cukup besar. "Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media, yaitu sebesar Rp222 miliar," jelas Budi Sokmo Wibowo. Penemuan ini menjadi bukti bahwa praktik korupsi dalam pengadaan iklan bisa merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan. Dengan transparansi dan ketelitian dalam pengungkapan kasus ini, KPK semakin memperkuat posisinya sebagai lembaga yang tidak hanya berani tetapi juga profesional dalam menindak praktik korupsi.

Upaya KPK dalam memberantas korupsi mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Langkah-langkah yang telah dilakukan menunjukkan bahwa KPK tetap konsisten menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi. Pemanggilan Ridwan Kamil sebagai saksi adalah bagian dari proses hukum yang harus dihormati, tanpa prasangka negatif. Proses ini menjadi bukti bahwa hukum berlaku bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Dengan kerja keras dan komitmen KPK, harapan akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan semakin terbuka lebar.