DPRD MAKASSAR

H. Syaiful dan Kelurahan Lembo Siapkan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI

Makassar_Apollotimes.News_Anggota DPRD Kota Makassar, H. Syaiful, bersama Kelurahan Lembo, mempersiapkan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI (Sebelas).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus membuka ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat.

Pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 7 September 2026, bertempat di Grand Palace Hotel, Jalan Tentara Pelajar Nomor 50, Kota Makassar.

Kegiatan ini dirancang sebagai forum edukatif yang membahas berbagai hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Sebanyak 100 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran peserta diharapkan dapat memperkaya diskusi dan memberikan perspektif langsung mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Selain peserta, kegiatan pengawasan juga akan menghadirkan dua narasumber yang memiliki kapasitas untuk memberikan pemaparan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mekanisme pengawasannya.

H. Syaiful menempatkan kegiatan ini sebagai salah satu momentum penting untuk membangun sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan secara transparan dan tepat sasaran.

Melalui forum tersebut, masyarakat juga diharapkan semakin memahami hak dan perannya dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Partisipasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka dan responsif.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XI diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menghasilkan gagasan serta masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan.

Dengan keterlibatan berbagai unsur, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan Kota Makassar yang semakin efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.