Makassar_Apollotimes.News_Anggota DPRD Kota Makassar, H. Muhammad Nasir Rurung, S.Sos., bersama jajaran Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, mematangkan persiapan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan DPRD Kota Makassar untuk memastikan pelaksanaan program pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Persiapan pengawasan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 9 September 2026, bertempat di Hotel Grand Town Makassar. Agenda tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang terbuka antara wakil rakyat, pemerintah kelurahan, narasumber, dan masyarakat.

Sebanyak 100 peserta akan mengikuti kegiatan pengawasan tersebut. Kehadiran masyarakat menjadi elemen penting karena pengawasan pemerintahan daerah tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini akan menghadirkan dua orang narasumber yang akan memberikan pemaparan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Materi yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya pemahaman peserta mengenai fungsi pengawasan serta berbagai program pemerintah daerah.

H. Muhammad Nasir Rurung menempatkan kegiatan pengawasan sebagai salah satu momentum untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan di tingkat daerah.

Melalui forum tersebut, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan berbagai pandangan, masukan, maupun persoalan yang berkaitan dengan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

Keterlibatan Kelurahan Masale dalam kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintahan di tingkat kelurahan. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan warga secara tepat.

Dengan digelarnya agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XII, DPRD Kota Makassar kembali menegaskan pentingnya pengawasan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat.