MAKASSAR – Apollotimes.news_Komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, H. Meinsani Kecca, S.Sos. Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, ia mematangkan persiapan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 Juli 2026, bertempat di Hotel MaxOne Makassar. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program-program pemerintah daerah agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, berbagai aspek pelaksanaan kebijakan daerah akan menjadi perhatian bersama.

H. Meinsani Kecca, S.Sos menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan organisasi perangkat daerah menjadi kunci dalam menghadirkan pemerintahan yang semakin berkualitas. Menurutnya, pengawasan bukan sekadar menjalankan fungsi konstitusional, tetapi juga menjadi sarana evaluasi demi meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini akan menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pemerintahan dan pengawasan. Kehadiran para narasumber diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Selain itu, sebanyak 100 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat yang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menyerap informasi, berdiskusi, serta memberikan masukan konstruktif terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Forum ini juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mengawal setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Dengan keterlibatan berbagai elemen, pengawasan diharapkan menjadi lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Kolaborasi antara DPRD Kota Makassar dan DP3A Kota Makassar menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, serta berintegritas dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan.

Dengan persiapan yang matang serta dukungan seluruh pihak, kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar.