Makassar, 2 Juni 2025 — Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan yang dilaksanakan pada Senin, 2 Juni 2025 di Hotel Grand Maleo Makassar menjadi ruang terbuka bagi kritik dan harapan publik, khususnya pemuda. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara DPRD Kota Makassar yang diwakili oleh Dr. Fahrizal Husyain dan Pemerintah Kota Makassar. Di tengah semangat pelibatan generasi muda, peserta forum mempertanyakan efektivitas perda yang sudah disahkan enam tahun lalu namun belum menunjukkan dampak signifikan di tingkat akar rumput.

Suasana diskusi yang awalnya normatif, berubah dinamis ketika sejumlah peserta melontarkan pertanyaan kritis terkait implementasi perda tersebut. Salah satu peserta bertanya, “Mengapa hingga hari ini belum ada data akurat mengenai jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di Makassar sebagai acuan intervensi kebijakan?” Sementara pertanyaan lainnya menyoroti aspek pengawasan, “Siapa yang menjamin perda ini benar-benar dilaksanakan, jika tidak ada laporan tahunan atau forum evaluasi publik yang melibatkan pemuda secara langsung?”

Menjawab isu tersebut, Ricky Andhika Karumpa, S.STP, selaku narasumber dari unsur pemerintah, menegaskan bahwa pihaknya menyadari perlunya percepatan dalam pelaksanaan perda ini.

“Kami sedang menyusun peta jalan pengembangan pemuda berbasis data dan potensi wilayah, dan itu akan kami libatkan pemuda secara langsung, bukan sekadar formalitas,” ungkap Ricky.

Sementara itu, aktivis muda Fajar Baharuddin mengkritisi pendekatan top-down yang selama ini dilakukan.

“Selama ini pemuda hanya dijadikan objek kegiatan, bukan subjek pengambilan keputusan. Itu yang membuat perda ini seperti berjalan di tempat,” tegasnya.

Di sisi lain, Muhammad Rhesa dari komunitas kreatif menyebut bahwa bentuk sosialisasi seperti ini perlu dikemas ulang agar lebih akrab dengan generasi digital.

“Kalau ingin menjangkau anak muda hari ini, pendekatannya harus visual, interaktif, dan tidak membosankan. Jangan hanya mengandalkan forum tatap muka seperti ini,” ujarnya.

Moderator Kaharuddin yang memimpin jalannya acara memastikan bahwa semua masukan dicatat untuk disampaikan kepada pihak legislatif dan eksekutif. Ia menutup sesi dengan menekankan bahwa partisipasi pemuda tidak cukup sebatas hadir di ruangan sosialisasi, tetapi harus dijamin hingga tahap perencanaan dan pengawasan kebijakan.