Makassar_Apollotimes.News_Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII kembali menjadi wadah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan kolaborasi antara DPRD Kota Makassar dan Dinas Sosial Kota Makassar untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Yulius Patandianan, Sp.B, bersama Dinas Sosial Kota Makassar pada Minggu, 2 Agustus 2026, bertempat di Hotel Dalton Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16, Pai. Forum ini menjadi ruang diskusi yang membangun antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, S.STP., M.Si., tampil sebagai narasumber dengan membawakan materi bertajuk "Implementasi Perlindungan Sosial Digital dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah." Materi ini menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial yang lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan.

Melalui transformasi digital, proses distribusi bantuan sosial diharapkan semakin efektif serta mampu meminimalkan potensi kesalahan data maupun penyimpangan. Sistem digital juga dinilai menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Narasumber berikutnya, Ir. Sarlina Parerung, yang merupakan akademisi, mengangkat tema "Pengawasan Masyarakat terhadap Bantuan Sosial Pemerintah di Kota Makassar." Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program bantuan sosial.

Menurutnya, partisipasi publik tidak hanya memperkuat fungsi kontrol sosial, tetapi juga menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, bantuan sosial dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak menerima.

Jalannya kegiatan dipandu oleh moderator Alpin Parubak Siampa, yang mengarahkan diskusi secara interaktif dan komunikatif. Suasana forum berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan serta pengalaman yang dibagikan oleh para narasumber maupun peserta.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, panitia membuka dua sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan luas kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun pandangan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Berbagai pertanyaan yang diajukan mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi warga Kota Makassar.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII ini, DPRD Kota Makassar bersama Dinas Sosial Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan yang profesional, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.