DPRD MAKASSAR

Dr. Tri Sulkarnain Ahmad Perkuat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkt.IX Bersama Dinas Lingkungan Hidup, Wujudkan Makassar yang Bersih, Transparan, dan Berkelanjutan.

Makassar Apollotimes.news_ Komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terus diperkuat melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM, dalam rangka Tahun Anggaran 2026 Angkatan IX (Sembilan).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No.16, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada Minggu, 2 Agustus 2026, dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai mitra dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pengawasan yang berkualitas akan melahirkan pemerintahan yang semakin profesional dan dipercaya publik.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Sinergi tersebut dinilai menjadi pondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus ramah terhadap lingkungan.


Narasumber kedua, Ferdi Mocthar, S.Pt., M.Se., PhD, memaparkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai pengawasan yang konsisten akan mendorong lahirnya kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sementara itu, narasumber ketiga, Maharuddin, S.Sos, menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan. Menurutnya, pelayanan publik yang optimal lahir dari tata kelola pemerintahan yang terbuka terhadap evaluasi dan masukan masyarakat.

Jalannya diskusi dipandu oleh moderator Walada Muhammad Taufan, yang mampu menghidupkan suasana forum sehingga berlangsung interaktif. Berbagai isu mengenai pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, hingga efektivitas pelaksanaan program pemerintah menjadi bahan diskusi yang mendapat perhatian peserta.


Antusiasme peserta tampak sepanjang kegiatan berlangsung. Mereka aktif menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai aspirasi yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar.

Pada penghujung kegiatan, panitia memberikan dua kesempatan bertanya kepada peserta. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk berdialog secara langsung dengan narasumber mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mencari solusi melalui pendekatan yang kolaboratif.


Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan, sinergi yang terbangun bersama Dinas Lingkungan Hidup mampu memperkuat pembangunan Kota Makassar yang bersih, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.