Makassar_Apollotimes.news_Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X (Sepuluh) mulai dimatangkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S.Inf, bersama jajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan di Kota Makassar.

Pengawasan ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu membuka ruang dialog antara legislatif, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai penerima manfaat berbagai program pembangunan.

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 28 Agustus 2026, mulai pukul 08.30 WITA hingga selesai.

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Karebosi Premier Hotel Makassar. Agenda ini dirancang sebagai wadah untuk membedah berbagai persoalan sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebanyak dua narasumber dijadwalkan hadir untuk memberikan pemaparan dalam kegiatan tersebut. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memperkaya perspektif peserta terkait kebijakan, program, serta pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sementara itu, sekitar 100 peserta akan mengikuti kegiatan pengawasan tersebut. Partisipasi peserta menjadi bagian penting dalam menciptakan komunikasi dua arah yang konstruktif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, fungsi pengawasan DPRD diharapkan semakin efektif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Pengawasan juga menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi antara A. Odhika Cakra Satriawan dan Dinas Pendidikan Kota Makassar menjadi langkah strategis untuk memperkuat perhatian terhadap sektor pendidikan. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan evaluasi dan masukan yang relevan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X, diharapkan lahir gagasan-gagasan segar dan rekomendasi konstruktif yang dapat menjadi pijakan dalam mendorong pemerintahan daerah yang lebih transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Makassar.