Apollotimes.News_Makassar_Persiapan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII terus dimatangkan oleh DPRD Kota Makassar sebagai bagian dari komitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

Kegiatan tersebut akan dipimpin oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, S.Kep., Ns., M.Kep., yang berkolaborasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar dalam menghadirkan forum yang edukatif sekaligus partisipatif.

Agenda pengawasan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026, di Karebosi Premier Hotel Makassar. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara legislatif, perangkat daerah, dan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebanyak 100 peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran peserta dari berbagai unsur diharapkan mampu memperkaya perspektif serta mendorong lahirnya berbagai masukan konstruktif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Untuk memperdalam substansi pembahasan, panitia juga menghadirkan dua narasumber yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Materi yang disampaikan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar menegaskan perannya sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga membangun ruang dialog yang produktif bersama masyarakat dan organisasi perangkat daerah.

Rezeki Nur menilai bahwa pengawasan merupakan instrumen penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, partisipasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Kolaborasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar juga mencerminkan semangat membangun pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga.

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah, sehingga tercipta budaya pemerintahan yang lebih terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.

Dengan terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, DPRD Kota Makassar optimistis dapat terus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, narasumber, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.