Apollotimes.news_Makassar - Dinas Penataan Ruang Kota Makassar melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penertiban bangunan liar milik pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kelurahan Tamalabba dan Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, pada Senin, 30 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata ruang kota agar lebih tertib dan sesuai dengan peruntukannya.

Penertiban tersebut difokuskan pada bangunan semi permanen dan lapak PKL yang berdiri di atas fasilitas umum serta area yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang. Keberadaan bangunan liar dinilai mengganggu ketertiban lingkungan dan menghambat akses masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Dinas Penataan Ruang turut berkoordinasi dengan aparat kecamatan, kelurahan, serta instansi terkait lainnya. Pendampingan dilakukan untuk memastikan proses penertiban berjalan dengan aman, tertib, dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang.

Petugas di lapangan memberikan imbauan secara langsung kepada para PKL agar membongkar bangunan mereka secara mandiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan humanis guna menghindari konflik selama proses penertiban berlangsung.

Selain itu, para pedagang juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan tata ruang kota. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan lingkungan yang tertata rapi, bersih, dan nyaman. Penataan kawasan dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih terorganisir.

Sejumlah PKL terlihat kooperatif dengan mulai membongkar lapak mereka secara sukarela. Meski demikian, masih terdapat beberapa pedagang yang membutuhkan pendekatan lebih lanjut agar bersedia mematuhi aturan yang berlaku.

Dinas Penataan Ruang menegaskan bahwa penertiban ini bukan untuk menghilangkan mata pencaharian warga, melainkan untuk menata agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa melanggar aturan. Pemerintah juga membuka opsi relokasi ke tempat yang lebih sesuai.

Pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat meminimalisir potensi gesekan di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam penataan kawasan pesisir Ujung Tanah secara berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah Kota Makassar berencana melakukan pengawasan rutin di lokasi tersebut guna memastikan tidak ada lagi bangunan liar yang kembali berdiri. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.