pemkot makassar

Dinas Kearsipan Makassar Jadi Rujukan, Pemkab Seram Bagian Timur Pelajari Tata Kelola Arsip Modern

Makassar_Apollotimes.News_Dinas Kearsipan Kota Makassar menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, M. Miftah Thoha Rumarey Wattimena, S.IP., M.A., beserta rombongan, Rabu, 24 Juni 2026.

Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Kearsipan Kota Makassar dan disambut langsung Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar, Fahyuddin, A.P., M.H., didampingi jajaran pejabat struktural serta fungsional arsiparis.

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pertukaran pengetahuan di bidang kearsipan sekaligus membuka ruang kolaborasi antarpemerintah daerah dalam membangun sistem administrasi yang lebih tertata.

Dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Seram Bagian Timur menaruh perhatian terhadap pengelolaan arsip yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan birokrasi modern.

Salah satu fokus pembahasan adalah penerapan SRIKANDI sebagai platform digital yang mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan secara elektronik, efektif, dan terintegrasi.

Selain itu, rombongan juga mempelajari proses digitalisasi arsip sebagai langkah penting dalam menjaga keamanan, kemudahan akses, serta keberlanjutan informasi pemerintahan.

Aspek pembinaan kearsipan di lingkungan perangkat daerah Kota Makassar turut menjadi perhatian. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola arsip di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kunjungan studi tiru ini tidak sekadar menjadi forum berbagi pengalaman, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pengelolaan arsip yang profesional, transparan, dan selaras dengan transformasi digital.

Dinas Kearsipan Kota Makassar pun menunjukkan keterbukaan untuk berbagi praktik dan pengalaman dalam mengembangkan sistem kearsipan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi pemerintahan di era digital.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terbangun wawasan baru yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, sekaligus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis informasi yang lebih modern dan berkelanjutan.