Makassar_ Apollotimes.News - Anggota DPRD Kota Makassar, Drs. Arifin Majid, M.M., bersama Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IV (Empat), Kamis, 25 Juni 2026, di Hotel Royal Bay Makassar. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Acara dipandu oleh moderator Rini Susanti, S.E.

Dalam sambutannya, Drs. Arifin Majid, M.M. menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah daerah terlaksana sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai tujuan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Arifin Majid. Ia juga menambahkan, "Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan mengawasi jalannya pembangunan menjadi kekuatan penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel."

Memasuki sesi materi, narasumber kedua, Yantje Randarissing, S.S., M.A.P., selaku Pejabat Analis, memaparkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa pengawasan yang baik akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam pemaparannya, Yantje Randarissing menyampaikan, "Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan." Ia juga menegaskan, "Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintahan sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal."

Narasumber ketiga, Muh. Jufri dari Kelembagaan Usaha BPM, menjelaskan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, kelembagaan yang kuat akan mempermudah koordinasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus menjadi sarana penyampaian aspirasi yang konstruktif kepada pemerintah daerah.

Muh. Jufri mengatakan, "Kelembagaan masyarakat yang aktif akan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga dalam menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan." Ia juga menambahkan, "Pengawasan yang melibatkan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas program pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik."

Selama kegiatan berlangsung, moderator Rini Susanti, S.E. memandu jalannya diskusi secara interaktif sehingga peserta dapat mengikuti setiap materi dengan baik. Suasana diskusi berlangsung dinamis karena para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyimak paparan narasumber serta memberikan berbagai tanggapan terkait pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah.

Pada penghujung acara, panitia memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan. Salah seorang peserta menanyakan, "Bagaimana mekanisme masyarakat dalam menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti secara tepat?" Pertanyaan tersebut dijawab oleh narasumber dengan penjelasan mengenai saluran pengaduan resmi, pentingnya bukti pendukung, serta koordinasi dengan instansi yang berwenang.

Peserta lainnya mengajukan pertanyaan, "Langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah agar partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terus meningkat dan berjalan secara berkelanjutan?" Narasumber menjelaskan bahwa edukasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik, serta penguatan komunikasi antara pemerintah dan warga merupakan strategi penting untuk membangun budaya pengawasan yang partisipatif.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan IV (Empat) ini diharapkan semakin memperkuat pemahaman seluruh peserta mengenai pentingnya pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar dapat terus berjalan secara efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.