Makassar_ Apollotimes.news - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan V (Lima) yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Drs. Arifin Majid, M.M., bekerja sama dengan Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar berlangsung di Hotel Royal Bay Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin No. 24 Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Acara dipandu oleh moderator Ibrahim yang membuka kegiatan dengan menjelaskan tujuan pelaksanaan sosialisasi. Ia menegaskan bahwa forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif antara narasumber dan peserta sehingga berbagai masukan dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam pemaparannya, Anggota DPRD Kota Makassar, Drs. Arifin Majid, M.M., menjelaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPRD dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Pengawasan bukan semata mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui penyampaian aspirasi maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program daerah. "Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga," tambah Arifin Majid.

Narasumber kedua, Rahmat, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Makassar, menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang baik harus dibangun melalui koordinasi yang kuat antarperangkat daerah serta pelaksanaan regulasi secara konsisten. "Seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai aturan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal," katanya.

Rahmat juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. "Pengawasan akan lebih efektif apabila masyarakat ikut memberikan masukan dan pengawasan secara objektif sehingga proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, narasumber ketiga, Dra. Hj. Sittiara, M.Si., yang merupakan mantan Kepala BKD, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pemerintahan yang profesional. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. "Aparatur harus terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap aparatur negara harus memegang teguh prinsip akuntabilitas dan etika dalam menjalankan tugas. "Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila setiap penyelenggara pemerintahan bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan yang diambil," tuturnya.

Memasuki sesi diskusi, moderator Muh Zul Qadri memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Salah seorang peserta menanyakan bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Peserta lainnya mempertanyakan langkah-langkah pemerintah dalam memastikan seluruh aparatur tetap menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, para narasumber menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai saluran pengaduan resmi yang telah disediakan pemerintah maupun menyampaikan aspirasi melalui DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Selain itu, pemerintah terus melakukan pembinaan, evaluasi kinerja, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan kompetensi aparatur agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan V (Lima) berlangsung interaktif hingga akhir acara. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.